Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2324/Pid.Sus/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal...
Totok Siswanto, Noenik Soekorini, V. Cornelis· Lex Journal : Kajian Hukum d...· 0 citations
Keselamatan lalu lintas masih menjadi persoalan hukum yang mendesak karena tingginya pelanggaran dan kecelakaan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan perilaku pengemudi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai aturan dan etika pengemudi kendaraan bermotor serta mekanisme d...
Claudius Leba Gheta, D. Sidarta, Fathul Hamdani et al.· Indonesian Journal of Innova...· 0 citations
Penelitian yuridis normatif ini menganalisis penegakan kode etik dan bentuk pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri yang terbukti menyalahg...
Aldri Afrilian, Hartoyo, Noenik Soekorini et al.· Lex Journal : Kajian Hukum d...· 0 citations
Penelitian ini menganalisis pengaturan penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 serta kesesuaian penerapannya dalam penegakan kode etik profesi Polri. Urgensi penelitian bertolak dari masih ditemukannya pelanggaran disiplin dan Kode Etik Pro...
Pertumbuhan penggunaan internet diikuti perkembangan kejahatan dunia maya yang memerlukan penanganan penyidikan secara khusus karena pelaku, alat bukti elektronik, dan tempat terjadinya perbuatan dapat terhubung melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyidik Kepolisian Negara Republik Indo...
Guamala Mahardika Sumanjaya, V. Cornelis, Sri Astutik et al.· Jurnal QOSIM : Jurnal Pendid...· 0 citations
Penelitian hukum normatif ini mengkaji kepastian hukum pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Isu utama penelitian adalah diskrepansi norma dan legal gap vertikal antara Perpol tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama Per...
Udin Nurkholis Huda, Sri Astutik, Noenik Soekorini et al.· Jurnal QOSIM : Jurnal Pendid...· 1 citation
We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads.
See our Cookie Policy.
