Skip to content
Open access

Peran Penyidik Polri dalam Pembuktian dan Pengungkapan Kejahatan Dunia Maya

Sep 2026 · Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 0 citations

Abstract

Pertumbuhan penggunaan internet diikuti perkembangan kejahatan dunia maya yang memerlukan penanganan penyidikan secara khusus karena pelaku, alat bukti elektronik, dan tempat terjadinya perbuatan dapat terhubung melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan dunia maya serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikannya. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berasal dari karya ilmiah dan literatur hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum yang relevan. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penggeledahan, mengumpulkan serta memeriksa alat bukti elektronik, menggunakan keterangan ahli, dan mengoordinasikan proses pembuktian. Efektivitas penyidikan masih terkendala pertumbuhan cybercrime, kemampuan penyidik, kerentanan bukti elektronik, serta keterbatasan fasilitas forensik komputer

Read PDF

Similar papers

Open access Sep 2026

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Kayu di Lingkungan Perhutani

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani dan prosedur penanganan terhadap pelakunya. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum ter...

Satrya Anugrah Tama, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi et al. · 0 citations
Open access Sep 2026

Penyesuaian Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Penelitian ini menganalisis penyesuaian pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kajian diarahkan pada implikasi penghapusan pidana minimum khusus dan perumusan penegakan huku...

Alychia Wydianingrum, Subekti, Yoyok Ucuk Suyono et al. · 0 citations
Open access Sep 2026

Pertanggung Jawaban Pidana atas Penghinaan Lisan di Ruang Publik dalam Era Kebebasan Berekspresi

Era digital telah memfasilitasi kebebasan berekspresi, namun juga memicu peningkatan kasus penghinaan lisan yang disebarkan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penghinaan lisan di tengah jaminan kebebasan berekspresi, dengan fokus pada penafsiran hukum pidana...

Azzahra Aliqa Putri, E. Dewi, Fristia Berdian Tamza et al. · 0 citations
Open access Sep 2026

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Serang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap TPPO di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Serang serta mengidentifikasi hambatan dalam penanganannya. Penelitia...

Faturohman Faturohman, W. Wahyudi · 0 citations
Open access Oct 2026

Problematika Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong peningkatan signifikan transaksi elektronik, namun secara simultan memicu eskalasi tindak pidana penipuan berbasis elektronik. Di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, fenomena ini ditandai oleh tingginya jumlah laporan masyarakat yang tidak berbanding lurus dengan...

Raja Aulia, Edi Yuhermansyah, A. Amrullah et al. · 0 citations
Open access Sep 2026

Tinjauan Yuridis Aturan dan Etika Pengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Keselamatan lalu lintas masih menjadi persoalan hukum yang mendesak karena tingginya pelanggaran dan kecelakaan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan perilaku pengemudi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai aturan dan etika pengemudi kendaraan bermotor serta mekanisme d...

Claudius Leba Gheta, D. Sidarta, Fathul Hamdani et al. · 0 citations

We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads. See our Cookie Policy.