Aug 2026· Acta Comitas· Vol 11, pp. 297-312· 0 citations
Abstract
Tujuan utama dari penelitian ini ialah melakukan analisis regulasi hukum terkait penyelarasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam akta Perseroan Terbatas serta mengkaji peran dan tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi ketidaksesuaian pencantuman KBLI. Kajian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif yang mana mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dihimpun lewat studi dokumen, yang selanjutnya dibedah menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian KBLI merupakan aspek yuridis yang esensial dalam menjamin kepastian hukum dan legalitas kegiatan usaha didalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA. Peranan notaris bersifat strategis dan proaktif dalam proses pembuatan akta. Selain mengakomodasi kehendak para pihak, notaris juga berkewajiban memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa materi yang tercantum dalam akta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, mencakup mengenai pembaruan KBLI. Apabila terjadi ketidaksesuaian KBLI akibat kelalaian Notaris, maka berdasarkan reuglasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris wajib serta pelanggaran terkait secara administratif, perdata, dan etik profesi sesuai. Maka daripada itu, profesionalitas dan kehati-hatian Notaris merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas.
Artikel ini secara rinci menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring di Indonesia dalam era digital. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum...
Ray Adam Zevanya, Aryani Priska Nafisy· LEX SUPREMA Jurnal Ilmu huku...· 0 citations
Abstrak
Penggunaan layanan internet dalam kehidupan masyarakat menempatkan hubungan antara pengguna dan penyelenggara telekomunikasi sebagai hubungan hukum yang semakin penting. Dalam praktiknya, layanan internet umumnya diberikan melalui perjanjian baku yang memuat ketentuan mengenai volume kuota dan masa berlaku pake...
Notaris berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum. Kelalaian dalam menjalankan jabatan dapat menyebabkan akta terdegradasi, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Nota...
Siti Naimah, R. Tektona, Fanny Tanuwijaya· SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial,...· 0 citations
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada praktiknya, PPJB Perumahan Tembong City memuat klausula penyerahan objek yang hanya merujuk pada peristiwa penandatanganan akta, tanpa menca...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mencegah terulangnya praktik penyuapan hakim. Penelitian menggunakan metode yuri...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing ditinjau dari asas dan norma hukum perjanjian serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan...
Sahril S. Sabante, Sutarman Yodo, Muhammad Ikbal· Yustisi· 0 citations
We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads.
See our Cookie Policy.