Sep 2026· Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan· Vol 10, pp. 295-315· 0 citations
Abstract
Persetujuan tindakan medis (informed consent) merupakan manifestasi penghormatan terhadap otonomi dan hak asasi pasien dalam pelayanan kesehatan. Namun, dilema hukum timbul ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan secara langsung, seperti pada kondisi tidak sadar, anak di bawah umur, atau penderita gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis rezim pengaturan hukum di Indonesia terkait informed consent bagi pasien yang tidak kompeten, serta implikasi yuridis bagi tenaga medis dan keluarga atas pengambilan keputusan medis tanpa persetujuan langsung. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia melegitimasi pemberian izin oleh wali sah atau keluarga terdekat, serta memberikan ruang emergency exception bagi tenaga medis untuk bertindak tanpa persetujuan demi penyelamatan jiwa. Kendati demikian, penyimpangan prosedur tetap berimplikasi pada pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, serta risiko penyalahgunaan kewenangan oleh keluarga. Oleh karena itu, pembaharuan kejelasan standar operasional prosedur (SOP) sangat diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.
Pengaturan Surveyor Berlisensi dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 jo. Nomor 8 Tahun 2022 dibentuk atas dasar ratio legis pendelegasian wewenang publik dari BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah nasional. Dalam pendelegasian ini, surveyor bertanggung jawab penuh atas kebenaran data fisik awal be...
Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang pesat telah mengubah pola pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi dalam skala masif. Anak sebagai kelompok rentan yang belum memiliki kematangan penuh dalam melindungi haknya menjadi sasaran utama pengumpulan data tanpa persetujuan sah, yang selanjutn...
Samuel Serpico Hasian Nainggolan, Tanudjaja Tanudjaja· Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora...· 0 citations
Peredaran tembakau sintetis atau sinte di kalangan pelajar sekolah menengah atas merupakan persoalan yang penting untuk mendapatkan perhatian mengingat zat ini tergolong new psychoactive subtances yang relatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau, namun memiliki efek psikoaktif yang lauh lebih kuat apabila dibanding...
Fristia Berdian Tamza, D. Monica, Diah Gustiniati et al.· Journal of Management Educat...· 0 citations
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa pertanahan akibat ketidaksesuaian data fisik dan yuridis dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis sengketa perebutan hak milik tanah serta mengkaji efektivitas sistem pendaftaran tanah negatif b...
Ingrid Sabet Pangaribuan, Joupy G. Z. Mambu, Y. Runtunuwu· PESHUM : Jurnal Pendidikan,...· 0 citations
Praktik perjanjian utang-piutang lisan yang hanya disertai penyerahan fisik sertifikat tanah sebagai jaminan sangat rentan disalahgunakan dan dapat menjadi celah bagi peralihan hak atas tanah secara melawan hukum oleh pihak yang beriktikad buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim kasasi Mahkam...
Ferdinand Martinus Woda· Jurnal Pustaka Cendekia Huku...· 0 citations
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial Intelligence/AI) membuka peluang transformasi signifikan dalam tata kelola usaha, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan praktik pengambilan keputusan usaha yang dialami...
Ahmad Hasbi Rosyid, Muhammad Ali, Muhamad Juaini· Media Ethics: Human Ecology...· 0 citations
We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads.
See our Cookie Policy.