Tumpang Tindih Putusan MK dan KUHP Baru Tentang Pasal Penghinaan Presiden: Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Abstract

Penelitian ini meneliti kesamaan antara kembalinya ketentuan yang identik dalam KUHP baru, yang akan berlaku pada tahun 2026, dan Keputusan Mahkamah Konstitusional (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menghapus pasal tentang perlindungan terhadap presiden dalam KUHP sebelumnya. Keputusan MK tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tidak konstitusional berdasarkan Konstitusi 1945 karena dianggap membahayakan kebebasan berbicara dan dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Namun, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) kembali mengkriminalisasi pelanggaran terhadap presiden melalui pasal-pasal yang dirumuskan dengan redaksi berbeda, dengan klausul delik aduan sebagai modifikasi utama. Permasalahan utama yang diteliti adalah: apakah pembahasan ulang pasal pelanggaran presiden dalam KUHP baru dibandingkan dengan putusan MK, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem hukum pidana dan hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan normatif antara putusan MK yang bersifat final dan mengikat dengan kebijakan perundang-undangan KUHP baru. Dari perspektif hukum tata negara, pembahasan ulang pasal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kewenangan putusan MK dan batas kewenangan pembuat undang-undang. Dari perspektif hukum pidana, modifikasi menjadi delik aduan belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran konstitusional yang telah diidentifikasi MK. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi norma antara keputusan yudisial dan legislasi serta penguatan mekanisme pengujian preventif konstitusional