Skip to content
Open access

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Sep 2026 · Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan · Vol 5, pp. 150-163 · 0 citations

Abstract

Harta warisan yang belum terbagi (boedel waris) merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan sengketa dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Sengketa tersebut muncul karena harta peninggalan masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, sehingga setiap tindakan terhadap objek warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, maupun perbedaan penggunaan sistem hukum akibat pluralisme hukum kewarisan di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai harta warisan yang belum terbagi dalam hukum positif Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya mengakui keberadaan harta warisan yang belum terbagi sebagai harta bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian secara sah. Selain itu, penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi berupa musyawarah kekeluargaan dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara non-litigasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Read PDF

Similar papers

Open access Aug 2026

Sekolah Berbasis Kesenian: Analisis Implementasi Program Indeks Pengembangan Kesenian (IPK) sebagai Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Indeks Pengembangan Kesenian (IPK) kerangka analisis yang dikembangkan peneliti untuk memetakan integrasi kesenian ke dalam tiga komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Silih Asih 1. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif den...

Fikriyah Fikriyah, Agung Prasetya, Rendi Saefullah et al. · 0 citations
Review Open access Aug 2026

Kajian Potensi Fisik dan Sosial Desa Wisata Pulau Derawan dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Bahari

Pariwisata bahari merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pulau Derawan sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memil...

Ismanul Amanah, M. Fikri, Poja Ramandilla et al. · 0 citations
Open access Aug 2026

Analisis Implementasi Higiene Sanitasi dan Faktor Penyebab Ketidaksesuaian dalam Penyelengaraan Makanan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG X Kota Semarang

Program Makan Bergizi Gratis memerlukan pengendalian keamanan pangan yang kuat karena produksi makanan dalam jumlah besar dapat memperbesar risiko kontaminasi. Menganalisis implementasi higiene sanitasi di SPPG X dan menjelaskan faktor yang melatarbelakangi ketidaksesuaian yang ditemukan. Penelitian menggunakan desain...

Fathimah Azzahra, Tesa Rafkhani · 0 citations
Open access Sep 2026

Dilema Alokasi Fiskal Sektor Pertahanan: Kajian Persepsi Publik terhadap Modernisasi Alutsista dalam Konteks Krisis Ekonomi Indonesia

Penelitian ini menganalisis dinamika efisiensi anggaran pertahanan di Indonesia dengan menyoroti ketegangan antara kebutuhan modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan keterbatasan fiskal di tengah krisis ekonomi multidimensi akibat pandemi COVID-19. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, para...

Zayyan Zhafirah Arofia Susanto, Novky Asmoro, Subur Wahono · 0 citations
Open access Aug 2026

Implementasi Kebijakan SAKIP Di Kabupaten Subang: Studi Komparatif Dinas Lingkungan Hidup Dan Kecamatan Pusakajaya

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui perbandingan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memperoleh nilai AKIP 88,8 (predikat A/Memuaskan) dan Kecamatan Pusakajaya yang memperoleh nilai 49,30 (predikat C/Kurang) di Kabupaten Subang pad...

Rian Alfiatna, Reisha Widia Anggiany, Cici Nurdiana et al. · 0 citations
Open access Oct 2026

Pengelolaan Risiko Reputasi dan Komunikasi Krisis pada Proyek Properti: Studi Kasus Springwood Residence PT Triniti Dinamik

Artikel ini membahas pengelolaan risiko reputasi dan komunikasi krisis pada proyek properti melalui studi kasus Springwood Residence yang dikembangkan oleh PT Triniti Dinamik. Kajian ini berangkat dari persoalan penolakan warga terhadap perubahan fungsi bangunan yang kemudian berkembang menjadi isu sosial dan reputasio...

Nur' Aeni, L. Fikri · 0 citations

We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads. See our Cookie Policy.