Implementasi Diversi Penuntut Umum Terhadap Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif : Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda dari orang dewasa mengingat kondisi psikologis dan masa depan anak yang harus tetap dilindungi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan penerapan diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju proses di luar peradilan pidana, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran strategis dalam mengupayakan diversi pada tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi oleh JPU pada dasarnya telah merujuk pada ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain ketidaksepakatan pihak korban, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi, serta kendala koordinasi antarpenegak hukum dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Diperlukan penguatan sosialisasi, koordinasi kelembagaan, serta komitmen bersama aparat penegak hukum agar tujuan keadilan restoratif bagi anak dapat terwujud secara optimal.