Skip to content
Open access

IMPLEMENTASI LARANGAN MEMINTA SUMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERDASARKAN PERDA LAMPUNG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Oct 2026 · GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan · 0 citations

Abstract

ABSTRAK Larangan meminta sumbangan di pemukiman lingkungan merupakan kebijakan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas pengumpulan sumbangan yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi larangan meminta sumbangan di pemukiman lingkungan berdasarkan Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat pemerintah, aparat penegak peraturan daerah, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Read PDF

We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads. See our Cookie Policy.