Aspek Hukum Perjanjian Franchise Dalam Mewujudkan Singkronisasi Kepastian dan Keadilan Hukum Waralaba di Indonesia

Abstract

Penelitian ini mengkasi mengenai aspek yuridis perjanjian waralaba di Indonesia berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, serta menganalisis sinkronisasi regulasinya demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak. Menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ikatan waralaba di Indonesia berlandaskan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Kendati demikian, ketidakseimbangan posisi tawar kerap memicu dominasi pemberi waralaba dalam merumuskan klausula baku, sehingga rentan menimbulkan sengketa cedera janji. Di sisi lain, kehadiran PP Nomor 35 Tahun 2004 dan Permendag Nomor 1 Tahun 2019 dinilai mampu memperkuat kepastian hukum melalui instrumen wajib seperti pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan transparansi dokumen prospektus. Meski begitu, perwujudan keadilan kontraktual yang seimbang masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta potensi persaingan usaha tidak sehat akibat pembatasan wilayah kerja dan monopoli pasokan bahan baku secara sepihak.