Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi pada Perizinan Pembalakan Liar

Abstract

Praktik pembalakan liar atau illegal logging di Indonesia tidak lagi semata-mata merupakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat struktural dan sistemik, terutama ketika melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan. Secara normatif, pembalakan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai tindak pidana kehutanan. Namun dalam praktiknya, keterlibatan pejabat publik, manipulasi perizinan, serta kerugian keuangan negara yang timbul membuka ruang untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi unsur-unsur faktual yang harus dipenuhi untuk menetapkan kualifikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalakan liar pada dasarnya merupakan delik asal, namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi secara bersyarat apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, adanya keuntungan bagi pelaku, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Penetapan pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur secara kumulatif yang didukung hubungan sebab-akibat serta pembuktian kesengajaan melalui pendekatan penelusuran aliran dana dan legalitas perizinan, sehingga membuktikan bahwa pembalakan liar dapat berkembang menjadi kejahatan korupsi yang bersifat sistemik.